 |
| Foto: Samsurin Ketua DPC PBB kota Surabaya |
Salah satunya Samsurin selaku politisi dan sekaligus Ketua DPC PBB kota Surabaya yang menindak lanjuti surat edaran walikota Surabaya nomer 360/3324/436.8.4/2020 tentang peningkatan kewaspadaan covid 19.
"Saya menyayangkan kebijakan Risma selaku Walikota Surabaya, yang menutup pasar tradisional, sebab jika itu terjadi kita makan tiap harinya dari apa, dimana keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat ekonomi bawah. Itu artinya Risma telah berbuat kezaliman kepada para petani tambak dan nelayan di surabaya barat," ujar Samsurin. Kamis, (2/4/2020).
"Lantas kalau pasar ditutup Hasil tangkapan udang tiap pagi yang menjadi nafkah para pandego ( petani tambak ) mau dijual kemana ?, dan mau dikemanakan juga hasil tangkapan nelayan?," tambahnya.
Perlu diketahui, hal ini penting untuk dijadikan sebagai sebuah catatan, bahwa fungsi jaring sosial yang dimiliki oleh petani dan nelayan adalah tidak sama dengan masyarakat perkotaan.
"Jika masyarakat perkotaan, tidak bisa berangkat ke pasar pun, mereka bisa saja belanja daring online untuk ekonomi kelas menengah kebawah. Tapi, ini berkaitan dengan hasil tangkapan ikan yang harus dijual tiap pagi agar hasil tangkapan tetap segar dan tidak busuk," jelasnya.
"Saat kondisi masyarakat sedang normal, mereka para pejabat ini kerap menikmati hasil tangkapan dan budidaya nelayan, meski juga tidak jarang mereka dijatuhkan haknya akibat reklamasi besar besaran setiap tahun di kawasan surabaya barat,“ papar Samsurin mantan ketua cabang himpunan nelayan seluruh Indonesia di kota Surabaya.
Lanjut samsurin, "Dalam kondisi wabah dan bencana seperti ini, masak mereka juga akan tega menjadikan para petani dan nelayan sebagai korban hidup dari kebijakan akibat penutupan pasar? Semestinya, harus ada perimbangan.
Sementara mall mall di pasang bilik bilik steril eh.. malah pasar tradisional ditutup, kan bisa pasar pasar tradisional di kasi bilik dan dijaga agar tetap menjaga kebersihan atau sosial distancing."
Apalagi saat ini diberlakukan karantina lokal, para petani tambak dan nelayan tidak pernah menerima kompensasi kebijakan.
"Saya harap walikota surabaya tidak tebang pilih dalam hal pembatasan ini , buka kembali pasar tradisional di PPI karena dipasar itulah transaksi para petani tambak dan hasil tangkapan nelayan di jual," tegas samsurin yang juga menjabat sebagai ketua DPC PBB kota Surabaya ini.
"Saya bicara ini sekaligus mewakili pelaku usaha dibidang perikanan. Bahwa ada 2500 orang yang bekerja sebagai buruh tambak dan nelayan tangkap yang tersebar di kota Surabaya. Sedangkan 50 % nya adalah kota pahlawan dan mereka menjual hasil tangkapnya lebih dari 1.5 ton tiap hari di pasar tradisional yang tersebar di pasar turi, pasar ppi dan pasar tembok bubutan, untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Surabaya," tutupnya.
Sementara awak media yang akan mengkonfirmasi ke Tri Rismaharini selaku walikota Surabaya di kantornya tidak ada ditempat. "Maaf pak Ibu lagi berada kegiatan terkait program pencegahan virus Corona, mungkin pak wartawan bisa atur janjian atau hari senin kembali lagi," kata salah satu staff kantor di Balai Kota Surabaya. Kamis, (2/4). (one)
"Saya bicara ini sekaligus mewakili pelaku usaha dibidang perikanan. Bahwa ada 2500 orang yang bekerja sebagai buruh tambak dan nelayan tangkap yang tersebar di kota Surabaya. Sedangkan 50 % nya adalah kota pahlawan dan mereka menjual hasil tangkapnya lebih dari 1.5 ton tiap hari di pasar tradisional yang tersebar di pasar turi, pasar ppi dan pasar tembok bubutan, untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Surabaya," tutupnya.
Sementara awak media yang akan mengkonfirmasi ke Tri Rismaharini selaku walikota Surabaya di kantornya tidak ada ditempat. "Maaf pak Ibu lagi berada kegiatan terkait program pencegahan virus Corona, mungkin pak wartawan bisa atur janjian atau hari senin kembali lagi," kata salah satu staff kantor di Balai Kota Surabaya. Kamis, (2/4). (one)
